1. KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
(PERMENDAG NO. 27/M-DAG/PER/5/2012 Tanggal 1 Mei 2012 dan Perubahannya PERMENDAG No. 59/M-DAG/PER/9/2012)
LATAR BELAKANG JENIS API PERSYARATAN UTAMA API
API-UMUM
PENERBIT API (API-U/API-P)
1. Meningkatkan
pengawasan a. utk mengimpor barang tertentu untuk 1. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan
klp/jenis barang yg tercakup dlm 1 (satu)
terhadap pelaku 1. BKPM utk perusahan (PMA/PMDN) yang izin 2. Foto Copy Srt Keterangan Domisili Perusahaan
section dgn tujuan diperdagangkan
impor; b. Dapat mengimpor barang tertentu lebih usahanya diterbitkan BKPM (API-U/API-P) 3. Foto Copy NPWP Perusahaan
2. Mendorong dari 1 (satu) section apabila 2. Dirjen Daglu untuk badan usaha migas dan 4. Foto Copy Izin Usaha
1. Perusahaan API-U mengimpor barang
pengembangan sumber daya alam lainnya (API-P) 5. Foto Copy NPWP Penanggung Jawab
yang dihasilkan oleh perusahaan di luar
industri di dalam negeri yang memiliki hub. Istimewa 3. Dinas Provinsi yg membidangi perdagangan 6. Referensi bank devisa, untuk API-U
negeri; utk perusahaan selain angka 1 dan 2. 7. Persyaratan untuk mendapatkan API-U yang mengimpor
2. Perusahaan pemilik API-U tsb
3. Meningkatkan 4. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan kelompok/jenis barang lebih dari 1 (satu) bagian
merupakan badan usaha yang
keadilan seluruh atau sebagian besar Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, (section) harus melampirkan:
(fairness) di modalnya dimiliki oleh Pemerintah Bintan dan Karimun untuk perusahaan yang a) surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik API-U
antara para izin domisili di KPBPB (API-U/API-P) yang menyatakan memiliki hubungan istimewa dengan
c. Hubungan Istimewa: Persetujuan
pelaku pasar; Kontraktual, Kepemilikan Saham, 5. Dalam hal di Pemerintahan Daerah Provinsi perusahaan yang berada di luar negeri; dan
4. Meningkatkan Anggaran Dasar, Perjanjian Keagenan, telah dibentuk Instansi Penyelenggara b) bukti hubungan istimewa yang ditandasahkan oleh
Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian
kredibilitas dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Menteri Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik/konsuler/
Penyediaan Barang
para pelaku dapat mendelegasikan penerbitan API selain perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat
pasar. API-Produsen yang diterbitkan oleh BKPM dan Dirjen dimana perusahaan yang memiliki hubungan istimewa
utk impor barang sebagai bahan di luar negeri berada.
Perdagangan Luar Negeri kepada Kepala
baku/penolong untuk kebutuhan
sendiri sbg proses produksi Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
1. Dalam rangka pengembangan usaha dan investasinya perusahaan DITETAPKAN
pemilik API-P dapat mengimpor barang industri tertentu untuk
tujuan diperdagangkan KEMENDAG KEWAJIBAN
2. Barang Industri Tertentu yang diimpor tidak digunakan dalam (Dirjen Daglu) 1. Instansi Penerbit API menyampaikan laporan rekapitulasi
proses produksi tapi untuk tujuan: penerbitan API secara periodik setiap 3 Bulan kepada Menteri
a. tes pasar, dengan kriteria blm diproduksi dan sesuai izin usaha Perdagangan
industri 2. Perusahaan pemilik API-P yang telah ditetapkan sebagai PI
b. sebagai barang komplementer, dengan kriteria, berasal dari wajib melaporkan realisasi impor sekali dalam 3 (tiga) bulan
perusahaan luar negeri yg punya hubungan istimewa dgn Bagi pemilik API dan Produsen kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
perusahaan pemilik API-P Importir (PI) dilakukan post audit 3. Perusahaan pemilik API-U dan API-P wajib melaporkan laporan
3. Hubungan istimewa adalah hubungan antara perusahaan pemilik oleh Ditjen Perdagangan Luar Negeri realisasi impor secara periodik setiap 3 bulan
API dengan perusahaan di luar negeri dimana salah satu pihak terkait : kepada instansi penerbit
mempunyai kemampuan mengendalikan pihak lain atau
mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain sesuai standar 1. Kebenaran realisasi impor
akuntansi yang berlaku 2. Kesesuaian barang yang diimpor KETENTUAN SANKSI
4. Hubungan Istimewa: Persetujuan Kontraktual, Kepemilikan Saham, dengan rekomendasi (Khusus 1. Setiap perusahaan pemilik API yang melanggar ketentuan
Anggaran Dasar, Perjanjian Keagenan, Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Produsen Importir) tentang API dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan
Penyediaan Barang 3. Kesesuaian Barang Yang Diimpor dan pencabutan.
5. Impor barang industri tertentu hanya dapat dilakukan oleh dengan dokumen dalam API 2. Setiap perusahan yang ditetapkan sebagai Produsen Importir
perusahaan yang ditetapkan sebagai Produsen Importir (PI) 4. Kepatuhan terhadap (PI) yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi
6. Persyaratan utama ditetapkan sebagai PI mendapatkan peraturan perundang-undangan pencabutan
rekomendasi dari instansi teknis pembina di tingkat pusat yg
memuat jumlah, jenis barang,Pos Tarif/HS, jangka waktu impor
dan peruntukkan